Beranda

BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

SLAWI -- Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tegal Tahun 2021. Dengan tema “Pengelolaan JDIH Tingkat Desa Dalam Rangka Transparansi Informasi Produk Hukum yang Mudah, Murah, Cepat dan Akurat”, yang dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 bertempat di gedung Bhagawat Gita Lt.2 Setda Kabupaten Tegal.

Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh peserta Bimbingan Teknis JDIH Kabupaten Tegal yang meliputi unsur Kecamatan, admin desa, serta beberapa Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dan  menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah yang menyampaikan materi terkait Teknis Pengelolaan Website JDIH Desa, Dinas Permasdes yang menyampaikan materi terkait Teknis Peraturan di Desa, dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal yang menyampaikan materi terkait Pengelolaan JDIH Kabupaten Tegal.

Bupati Tegal dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Drs. Dadang Darusman, MM. mengungkapkan menyambut baik penyelenggaraan Bimtek JDIH atau pelatihan bagi aparatur pemerintah desa ini dalam menyebarluaskan produk hukum, terutama lewat unggahan di laman JDIH Kabupaten Tegal. Menurutnya sudah merupakan keharusan bagi pengelola pelayanan informasi termasuk JDIH menggunakan teknologi untuk bisa membantu melakukan manajemen informasi yang lebih baik serta tentunya memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada publik.

Dalam sambutannya, Bupati Tegal juga meminta agar para pejabat penanggung jawab dan staf pengelola laman JDIH bisa menfasilitasi kawan-kawan dari Pemerintah Desa dalam mengunggah produk peraturan, baik Perdes, Perkades, maupun peraturan bersama Kepala Desa. Termasuk juga dari Dinas Permasdes agar insentif melakukan pembinaan dan bimbingan terkait tahapan dan prosedur penyusunan peraturan di Desa.

Bidang Pranata Komputer Ahli Muda dari Biro Hukum setda Provinsi Jawa Tengah, Achmad Julianto S.Kom. dalam paparannya menjelaskan mengenai teknik pengelolaan website JDIH Desa. Dalam kalimatnya, beliau mengatakan Pemerintah Desa diharapkan mempunyai alamat website sendiri untuk mengupload peraturan yang ada dimasing-masing desa seperti perdes, perkades, peraturan bersama kepala desa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019. Beliau juga meminta agar seluruh produk peraturan desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan termasuk yang sudah dicabut sekalipun untuk didigitalisasikan semuanya.

 

Polling

Bagaimana layanan Kami dalam penyediaan info produk hukum ?
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
  • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote: