Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal terdiri dari 1 Kepala Bagian dan 3 Sub Bagian yang masing-masing mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut :

Kepala Bagian Hukum , mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang hukum;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan produk-produk hukum daerah;
  4. Melaksanakan telaahan/kajian danmengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah baik yang diajukan oleh eksekutif maupun legislatif;
  5. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun aparat pemerintah daerah, atas masalah yang timbul menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM);
  7. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perizinan;
  8. Melaksanakan penelitian dan memberikan paraf atau menandatangani surat-surat dan produk-produk hukum yang akan diajukan kepada Bupati guna proses penandatanganan sesuai kewenangannya;
  9. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga PPNS dan menerbitkan kartu PPNS;
  10. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan melaksanakan publikasi, dokumentasi serta informasi produk-produk hukum daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  11. Melaksanakan pengelolaan ketaausahaan Bagian Hukum;
  12. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  13. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  14. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  15. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perundang-undangan;
  3. Melakukan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan perundang-undangan ;
  4. Melakukan penelitian, penelaahan dan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang diajukan ;
  5. Melakukan penyiapan data sebagai bahan koordinasi dengan unit kerja terkait yang mengajukan produk-produk hukum daerah ;
  6. Melakukan fasilitasi dan mediasi pembahasan rancangan peraturan daerah bersama dengan lembaga legislasi/DPRD;
  7. Melakukan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah ;
  8. Melakukan pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah ;
  9. Melakukan penelitian surat-surat dan produk-produk hukum yang akan diajukan kepada Bupati guna ditandatangani sesuai dengan kewenangannya ;
  10. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
  11. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan proporsi masing- masing ;
  12. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  13. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  14. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  3. Melakukan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara ;
  5. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan konsultasi dengan instansi lain/lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat/Pengacara) serta pihak lain dalam rangka penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
  6. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan konsultasi dengan instansi lain/lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat/Pengacara) terkait dengan perkara/kasus pidana;
  7. Melakukan penelitian dan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan, guna penyelesaian perkara atau sengketa;
  8. Melakukan pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  9. Melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  10. Melakukan penyiapan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara ;
  11. Melakukan pemberian bantuan/perlindungan hukum kepada masyarakat luas dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
  12. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan pembinaan tenaga PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  13. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang perizinan ;
  14. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  15. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proposi masing-masing;
  16. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  17. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  18. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan dokumentasi dan informasi hukum;
  3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum;
  4. Melakukan pengumpulan, inventarisasi dan pengolahan data yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum ;
  5. Melakukan pencatatan, termasuk statistik dan kartu katalog urusan dokumentasi dan informasi hukum ;
  6. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian bahan-bahan dokumentasi hukum ;
  7. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pengundangan produk-produk hukum daerah dalam lembaran daerah ;
  8. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum pada Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di wilayah Kabupaten Tegal ;
  9. Menghimpun dan menggandakan produk-produk hukum daerah yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah kepada Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di wilaaah Kabupaten Tegal ;
  10. Melakukan penyiapan produk-produk hukum dearah untuk dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan pemerintah daerah ;
  11. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum, serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
  12. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proposi masing-masing;
  13. Memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  14. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  15. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang hukum;
  3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan produk-produk hukum daerah;
  4. Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah ;
  5. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. Pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah atas masalah yang timbul menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) ;
  7. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan ;
  8. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan informasi produk-produk hukum ;
  9. Pengelolaan urusan ketatausahaan bagian hukum;
  10. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian hukum.