JDI Hukum Kabupaten Tegal

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KABUPATEN TEGAL

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum, mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal terdiri dari 1 Kepala Bagian dan 3 Sub Bagian yang masing-masing mempunyai tugas pokok sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut :

Kepala Bagian Hukum , mempunyai tugas :

  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang hukum;
  3. Menyiapkan bahan koordinasi perumusan produk-produk hukum daerah;
  4. Melaksanakan telaahan/kajian danmengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah baik yang diajukan oleh eksekutif maupun legislatif;
  5. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat maupun aparat pemerintah daerah, atas masalah yang timbul menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM);
  7. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perizinan;
  8. Melaksanakan penelitian dan memberikan paraf atau menandatangani surat-surat dan produk-produk hukum yang akan diajukan kepada Bupati guna proses penandatanganan sesuai kewenangannya;
  9. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga PPNS dan menerbitkan kartu PPNS;
  10. Menghimpun peraturan perundang-undangan dan melaksanakan publikasi, dokumentasi serta informasi produk-produk hukum daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
  11. Melaksanakan pengelolaan ketaausahaan Bagian Hukum;
  12. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang hukum serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  13. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan proporsi masing-masing;
  14. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
  15. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sub Bagian Perundang-undangan, mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perundang-undangan;
  3. Melakukan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan perundang-undangan ;
  4. Melakukan penelitian, penelaahan dan pengkajian terhadap produk-produk hukum yang diajukan ;
  5. Melakukan penyiapan data sebagai bahan koordinasi dengan unit kerja terkait yang mengajukan produk-produk hukum daerah ;
  6. Melakukan fasilitasi dan mediasi pembahasan rancangan peraturan daerah bersama dengan lembaga legislasi/DPRD;
  7. Melakukan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pemerintah daerah ;
  8. Melakukan pemantauan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pemerintah daerah ;
  9. Melakukan penelitian surat-surat dan produk-produk hukum yang akan diajukan kepada Bupati guna ditandatangani sesuai dengan kewenangannya ;
  10. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan, serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
  11. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan proporsi masing- masing ;
  12. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  13. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  14. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  3. Melakukan penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan urusan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
  4. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan menyajikan data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa perdata dan tata usaha negara ;
  5. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan konsultasi dengan instansi lain/lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat/Pengacara) serta pihak lain dalam rangka penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara;
  6. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan konsultasi dengan instansi lain/lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat/Pengacara) terkait dengan perkara/kasus pidana;
  7. Melakukan penelitian dan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan, guna penyelesaian perkara atau sengketa;
  8. Melakukan pemberian bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
  9. Melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  10. Melakukan penyiapan konsep surat kuasa untuk mewakili Pemerintah Daerah atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara ;
  11. Melakukan pemberian bantuan/perlindungan hukum kepada masyarakat luas dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah terhadap pelanggaran hak asasi manusia;
  12. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan pembinaan tenaga PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ;
  13. Melakukan penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan di bidang perizinan ;
  14. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
  15. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proposi masing-masing;
  16. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  17. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  18. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai tugas :

  1. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan dokumentasi dan informasi hukum;
  3. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum;
  4. Melakukan pengumpulan, inventarisasi dan pengolahan data yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum ;
  5. Melakukan pencatatan, termasuk statistik dan kartu katalog urusan dokumentasi dan informasi hukum ;
  6. Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian bahan-bahan dokumentasi hukum ;
  7. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pengundangan produk-produk hukum daerah dalam lembaran daerah ;
  8. Melakukan penyiapan data sebagai bahan pembinaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum pada Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di wilayah Kabupaten Tegal ;
  9. Menghimpun dan menggandakan produk-produk hukum daerah yang berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah kepada Unit Penunjang Jaringan (UPJ) di wilaaah Kabupaten Tegal ;
  10. Melakukan penyiapan produk-produk hukum dearah untuk dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat dan PNS di lingkungan pemerintah daerah ;
  11. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan dokumentasi dan informasi hukum, serta menyajikan alternatif pemecahannya ;
  12. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan proposi masing-masing;
  13. Memberikan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan ;
  14. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  15. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang hukum;
  3. Penyiapan bahan koordinasi perumusan produk-produk hukum daerah;
  4. Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan daerah ;
  5. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  6. Pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah daerah atas masalah yang timbul menyangkut Hak Asasi Manusia (HAM) ;
  7. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perijinan ;
  8. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi dan informasi produk-produk hukum ;
  9. Pengelolaan urusan ketatausahaan bagian hukum;
  10. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bagian hukum.