JDIH Kabupaten Tegal

Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Bagi Pengelola JDIH Desa Kecamatan Tarub

Pada hari Kamis, tanggal 2 Oktober 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi para pengelola JDIH Desa se-Kecamatan Tarub. Kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarub dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Camat Tarub, Irfan Dwi Rohman.

Tujuan Kegiatan

Bimtek ini bertujuan untuk:

Mengenalkan sistem dan fungsi JDIH Kabupaten Tegal kepada Pemerintahan Desa.

Meningkatkan kapasitas pengelola JDIH Desa dalam mengelola dan mendokumentasikan produk hukum desa.

Mendorong integrasi produk hukum desa ke dalam website JDIH Kabupaten Tegal sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Materi dan Narasumber

Kegiatan diisi dengan pemaparan materi dari para narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu:

Dewi Sukmaningsih menyampaikan materi tentang Pengelolaan JDIH Kabupaten Tegal, mencakup struktur kelembagaan, alur dokumentasi, dan strategi digitalisasi dokumen hukum.

Puji Sudarsono membawakan materi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, yang menyoroti pentingnya akses keadilan dan peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan hukum gratis.

Arkana Valiant menjelaskan Konsep Integrasi Produk Hukum Desa, termasuk mekanisme unggah dokumen, standar format, dan sinergi antara desa dan kabupaten dalam pengelolaan informasi hukum.

Harapan dan Tindak Lanjut

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh desa di Kecamatan Tarub dapat:

Mengaktifkan dan mengelola JDIH Desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Menyediakan produk hukum desa yang mudah diakses oleh masyarakat melalui platform JDIH Kabupaten Tegal.

Meningkatkan kualitas dokumentasi hukum desa sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital.

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta, yang terdiri dari perangkat desa dan pengelola JDIH, serta ditutup dengan sesi praktik langsung pengunggahan dokumen hukum desa ke sistem JDIH.