JDIH Kabupaten Tegal

Studi Komparasi Pengelolaan JDIH Kab. Brebes

Pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal melaksanakan kegiatan studi komparasi ke Kabupaten Brebes dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Analis Hukum Ahli Muda, Ibu Dewi Sukmaningsih, dan dilaksanakan di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung praktik-praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan JDIH yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Sebagai salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam mengembangkan layanan JDIH yang informatif, responsif, dan berbasis teknologi informasi, Kabupaten Brebes menjadi rujukan strategis bagi Kabupaten Tegal dalam upaya memperkuat sistem dokumentasi dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, rombongan dari Kabupaten Tegal mendapatkan pemaparan komprehensif mengenai struktur kelembagaan JDIH Kabupaten Brebes, alur kerja digitalisasi dokumen hukum, strategi pengelolaan konten hukum berbasis website, serta inovasi layanan hukum yang telah dikembangkan, seperti integrasi dengan aplikasi mobile dan pemanfaatan media sosial untuk diseminasi informasi hukum.

Selain itu, diskusi interaktif antara kedua belah pihak juga membahas tantangan dan solusi dalam pengelolaan JDIH, termasuk aspek penguatan sumber daya manusia, pemeliharaan sistem informasi, serta kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memperkaya konten hukum yang tersedia.

Melalui studi komparasi ini, diharapkan Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal dapat mengadopsi dan menyesuaikan berbagai inovasi dan pendekatan yang relevan untuk diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk mewujudkan layanan JDIH yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berbasis hukum.