SLAWI-Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Klinik Hukum Di Mpp Satya Dahayu Dan Rencana Tindak Lanjut Bantuan Untuk Warga Miskin

Slawi, 8 Mei 2025 —Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tegal, bekerja sama dengan LBH Perisai Kebenaran, LBH UIN Walisongo, dan LBH Jalan Menuju Matahari, menggelar evaluasi terhadap pelayanan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Klinik Hukum, Gedung Begawat Githa Lantai 2, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan serta efektivitas pendampingan hukum yang diberikan.

Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga akuntabilitas pelayanan hukum sekaligus memperbaiki aspek-aspek yang dirasa kurang optimal. Pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan, terutama dalam memberikan pendampingan hukum secara gratis dan profesional kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain mengevaluasi pelayanan yang sudah berjalan, agenda ini juga membahas rencana tindak lanjut bantuan hukum bagi warga miskin yang menjadi fokus utama Klinik Hukum di MPP Satya Dahayu. Diskusi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, antara lain:

Peningkatan Akses Informasi dan Sosialisasi
LBH yang terlibat sepakat untuk memperluas akses informasi terkait layanan hukum gratis dengan memaksimalkan penggunaan media sosial, serta memanfaatkan fasilitas on-air dan podcast di Radio Slawi FM.

Penguatan Kolaborasi Antar-LBH
LBH Perisai Kebenaran, LBH UIN Walisongo, dan LBH Jalan Menuju Matahari akan memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus warga miskin, termasuk dalam hal pertukaran data dan sumber daya hukum.

Penyuluhan Litigasi dan Non-Litigasi
LBH yang tergabung dalam evaluasi ini akan mengadakan penyuluhan hukum terkait litigasi (penyelesaian melalui jalur pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) secara rutin di berbagai desa di Kabupaten Tegal. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak hukum dan cara mendapatkan bantuan hukum secara tepat.

Monitoring dan Evaluasi Berkala
Evaluasi berkala akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan program bantuan hukum berjalan sesuai target dan tepat sasaran.

Dengan adanya evaluasi menyeluruh dan rencana tindak lanjut yang matang, Klinik Hukum di MPP Satya Dahayu Kabupaten Tegal diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan akses hukum yang merata dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.